News Rantau – KPK Segel Rumah kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Pada Rabu siang (18/7/2018), penyidik KPK menggeledah rumah dinas Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, di Jalan WR Supratman, Rantauprapat.
Penggeledahan ini diduga kuat berkaitan dengan kasus dugaan suap fee proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu. Aksi penyisiran oleh tim KPK berlangsung selama kurang lebih satu jam, dengan melibatkan penjaga rumah dan petugas Satpol PP setempat.
“Benar, tadi tim penyidik KPK datang dan mengeledah sejumlah ruangan di rumah dinas bupati. Mereka juga menyegel beberapa pintu, tapi tidak membawa dokumen apapun,” kata Bibit Waluyo, Sekretaris Satpol PP Labuhanbatu yang ikut mendampingi proses tersebut.
Baca Juga : Bupati TRK Berikan Penghargaan Kepada 147 Mahasiswa Berprestasi Asal Nagan Raya
Ruangan Kerja Disegel, Kantor PUPR Juga Jadi Sasaran
Selain rumah dinas, penyidik KPK yang terdiri dari tujuh orang juga melanjutkan penggeledahan ke sejumlah kantor strategis di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. Salah satu lokasi yang turut diperiksa adalah Kantor Dinas PUPR, yang berjarak hanya sekitar 13 meter dari rumah dinas.
Di kantor tersebut, penyidik KPK menyegel ruangan Kepala Dinas dan ruang Tata Usaha. Kedua ruangan berada dalam kompleks bangunan yang sama dengan Kantor KPUD Labuhanbatu.
Selanjutnya, tim penyidik bergerak ke Kantor Bupati Labuhanbatu di Jalan Sisingamangaraja. Di sana, ruangan kerja Bupati Pangonal Harahap yang terletak di lantai dua kompleks perkantoran juga disegel. Tak hanya itu, kantor sementara BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) turut menjadi sasaran penggeledahan dan penyegelan.
Rumah Pengusaha Juga Digeledah, Diduga Terkait OTT
Tak berhenti di instansi pemerintahan, KPK juga menyambangi kediaman seorang pengusaha berinisial ES alias Asiong BKA di Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara. Pengusaha tersebut diduga kuat ikut terlibat dalam kasus dugaan suap dan bahkan disebut-sebut menjadi bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Penggeledahan terhadap rumah pengusaha ini semakin memperkuat indikasi adanya kolaborasi antara oknum pejabat publik dan pihak swasta dalam pengaturan proyek di Kabupaten Labuhanbatu.
Upaya Penegakan Hukum KPK di Daerah Terus Berlanjut
Penggeledahan dan penyegelan ini menjadi bagian dari komitmen KPK dalam membongkar praktik korupsi di level pemerintah daerah. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Meski belum ada dokumen yang disita dalam penggeledahan awal. Langkah ini diyakini sebagai bagian penting dari proses investigasi yang tengah berlangsung.
Publik kini menantikan kelanjutan dari proses hukum ini. Termasuk kemungkinan penetapan tersangka serta rincian lebih lanjut terkait nilai proyek dan bentuk suap yang terjadi.
