News Rantau – Pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan pemantauan langsung terhadap lima Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang. Lokasi yang ditinjau meliputi DAS Batang Toru, DAS Garoga, DAS Aik Pandan, DAS Badiri, dan DAS Sibuluan. Pemantauan dilakukan untuk menilai kondisi terkini pascabencana serta mengidentifikasi faktor penyebab banjir secara lebih komprehensif.
Tinjauan Menyeluruh Setelah Banjir Bandang
Hanif Faisol bersama tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusuri sejumlah titik yang sebelumnya menjadi jalur aliran banjir bandang. Ia menilai pentingnya pemeriksaan detail karena setiap DAS memiliki karakteristik lanskap yang berbeda, termasuk tingkat kemiringan, kondisi hutan, dan struktur tanah.
Baca Juga : Menteri LH Pastikan Kayu yang Terbawa Banjir adalah Hasil Penebangan
Dalam pemantauannya, Menteri menyebutkan bahwa volume material kayu yang terseret banjir cukup bervariasi di tiap DAS. Beberapa lokasi ditemukan dipenuhi kayu-kayu berukuran besar, sementara di titik lain material dominan berupa lumpur dan batuan. Ia menekankan bahwa penilaian lapangan sangat dibutuhkan untuk memahami sumber material tersebut.
Tidak Semua Kayu Hanyut karena Aktivitas Manusia
Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah bahwa tidak seluruh kayu yang terseret ke permukiman berasal dari aktivitas manusia, seperti ilegal logging atau pembukaan lahan. Hanif menegaskan bahwa faktor alam turut berperan besar dalam kejadian banjir bandang.
Menurutnya, banyak pohon yang tumbang secara alami akibat tanah labil, curah hujan ekstrem, hingga longsoran yang memutus akar pepohonan di hulu sungai. Kondisi ini menyebabkan sejumlah batang kayu ikut terbawa arus kuat tanpa adanya campur tangan manusia.
“Tidak semua kayu yang terbawa banjir merupakan hasil tebangan manusia. Ada pohon yang tumbang alami karena kondisi tanah dan intensitas hujan sangat tinggi,” jelasnya. Namun demikian, ia tetap menegaskan bahwa aktivitas manusia yang merusak hutan tetap harus diinvestigasi dan ditindak bila terbukti memperparah situasi.
Evaluasi Tata Kelola DAS Jadi Prioritas
Menteri Hanif menegaskan bahwa KLHK akan melakukan evaluasi tata kelola DAS secara menyeluruh, termasuk perbaikan fungsi hutan lindung, rehabilitasi lahan kritis, dan pemulihan daerah resapan air. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan pengawasan kawasan hulu berjalan optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem mitigasi bencana yang lebih kuat. Menurutnya, perubahan iklim membuat intensitas hujan semakin sulit diprediksi sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat.
Pemerintah Siapkan Langkah Pemulihan dan Pencegahan
Selain penilaian kerusakan ekologis, pemerintah juga tengah menyiapkan program pemulihan DAS dan penanaman kembali vegetasi untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Hanif memastikan bahwa investigasi terhadap potensi pelanggaran akan dilakukan tanpa kompromi.
“Kita harus bekerja berdasarkan data. Jika memang ada aktivitas manusia yang memperburuk kondisi DAS, tentu akan kita tindak. Tapi kita juga harus objektif melihat bahwa faktor alam punya peran besar,” tegasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan langkah pemulihan yang terarah, pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat di sekitar DAS dapat kembali hidup dengan aman.
